Kamis, 27 Desember 2012

Indonesia awal kemerdekaan sampai tahun 1950


Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa bangsa – bangsa yang dikuasai Jepang, termasuk daerah Hindia Timur (Indonesia), akan diperkenankan merdeka kelak. Penyebab keluarnya pernyataan tersebut adalah Jepang berharap rakyat bangsa – bangsa yang dijanjikannya itu bersedia membantu Jepang dalam mempertahankan daerahnya melawan pihak sekutu.
Pada tahun 1945 ada dua partai yang berdiri yaitu, partai politik yang berhaluan agama yang bernama Partai Kristen Indonesia (PARTINDO) yang dipimpin oleh Dr. Probowinoto dan gabungan partai politik berhaluan social-komunis yang bernama Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin.
Pada tanggal 28 Mei 1945 Moh. Yamin, Supomo, dan Soekarno meresmikan Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini mulai merumuskan Undang – Undang Dasar, dimulai dengan persoalan dasar Negara.
Pada tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengadakan sidang pertama BPUPKI yang mengemukakan lima gagasannya tentang dasar Negara, yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo membacakan gagasannya yang berisi :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
Pada tanggal 01 Juni 1945 Soekarno mengemukakan gagasannya, yang diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, hari ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasonalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
BPUPKI sempat membentuk suatu panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul, dan konsep – konsep yang diberikan. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno yang terdri atas Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjdo, A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wachid Hasjim, H. A. Salim, dan Abikunso. Panitia ini lebih dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.
Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang didalamnya terdapat rumusan dasar Negara setelah mengalami perubahan tujuh kata dalam dasar yang pertama.
Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang – Undang Dasar, termasuk pembukaan atau preambulnya oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.
Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengemukakan tiga konsep yang telah menjadia hasil bahasannya. Ketiga konsep tersebut ialah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Konsep – konsep ini diterima BPUPKI. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan – sisipan, terutama di alinea pertama dan kedua. Sementara tu, konsep pembukaan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian membentuk sebuah Panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Supomo. Hasil rumusan Panitia Kecil ini disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Supomo.
Pada tanggal 06 Agustus 1945 kota Hiroshima selama Perang Dunia II merupakan pusat regional militer dan produsen peralatan perang. Hiroshima dijatuhi bom atom yang dijuluki “little boy” yang dilepaskan oleh pesawat B-29 Superfortness.
Pada tanggal 07 Agustus 1945 karena BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, maka dibubarkan dan digantikan oleh Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan wakilnya Moh. Hatta dan penasihatnya Ahmad Soebardjo.
Pada tanggal 09 Agustus 1945 PPKI resmi. Didirikan di Dalat, Saigon, oleh Jendral Terauchi selaku penglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.
Pada tanggal 09 Agustus 1945 pula kota Nagasaki menyusul dijatuhi bom atom yang dijuluki “fat man”.
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena peritiwa tanggal 09 Agustus 1945 membuat kekuasaan Jepang semakin melemah.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Sutan Sjahrir mendesak Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Karena ia menganggap bahwa itu hanya tipu muslihat Jepang. Desakan ini dilakukannya dalam pertemuan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tak lama kembalinya dari Dalat.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 pula di Laboratorium Bakteriologi (Jakarta Pusat) diadakan pertemuan antara beberapa pemuda dan mahasiswa. Chairul Saleh sebagai pemimpin pertemuan tersebut. Mereka sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Meraka juga sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain. Oleh karena itu, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Para pemuda juga akan meminta Soekarano dan Moh. Hatta untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Kemudian rapat memutuskan untuk mengirim Wikana dan Darwis kepada kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan rapat para pemuda.
Wikana dan Darwis tiba di tempat kediaman Soekarno di Jalam Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00. keduanya menyampaikan hasil – hasil keputusan rapat. Mereka juga mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal pada keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada waktu itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Moh. Hatta, Iwa Kusumasumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Subardjo. Setelah berunding dengan tokoh – tokoh tersebut, Soekarno menyatakan bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda. Soekarno menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 sudah direncanakan akan diadakan sidang PPKI yang hendak membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Lewat tengah malam, para pemuda kembali mengadakan pertemuan di Asrama Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia) di Jl. Cikini, no.71, Jakarta. Mereka membahas sikap tokoh – tokoh politik, misalnya Soekarno dan Moh. Hatta. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan untuk bertindak tegas. Salah satunya adalah mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang.
Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta adalah Rengasdengklok, suatu kota kawedanan d Karawang. Tempat ini dipilih karena merupakan markas PETA (Pembela Tanah Air) di bawah Cudanco (Komandan Kompi) Subeno dan letaknya terpencil dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Selain itu, Cudan Rengasdengklok berada di bawah Komando Daidan PETA Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan PETA Jakarta.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 usaha para pemuda tersebut untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta dilaksanakan pukul 04.00 dini hari. Chairul Saleh dan Muwardi ditugaskan untuk menjemput Soekarno, sedangkan Sukarni dan Jusuf Kunto menjemput Moh. Hatta.
Sekitar pukul 04.00 WIB, berangkatlah rombongan dari Pegangsaan Timur, no. 56, Jakarta. Rombongan ini dikawal oleh pasuka PETA di bawah pimpinan Cudanco Singgih.
Rombongan Soekarno dan Moh. Hatta tiba d Rengasdengklok dengan selamat pada pagi hari. Rombongan ini terdiri atas Sukarni, Jusuf Kunto, Sutjipto, dan Umar Bachsan. Sukarni menjelaskan maksud membawa kedua tokoh politik tersebut menyikir dari Jakarta. Soekarno dan Moh. Hatta diminta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tetapi keadaan di Jakarta mulai genting. Jusuf kunto kembali ke Jakarta untuk melaporkan keadaan di Rengasdengklok kepada Ahmad Subardjo yang sedang mencari Soekarno dan Moh. Hatta. Akhrinya mereka mencapai kesepakatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kelompok kaigun sudah menyiapkan temapt yang aman, yaitu rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda.
Mereka menjemput Soekarno dan Moh. Hatta, kemudian meminta mereka segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kedua tokoh tersebut bersedia untuk menandantangani pernyataan kemerdekaan Indonesia, asalkan diadakan di Jakarta. Awalnya para pemuda menolak, tetapi Ahmad Subardjo memberikan jaminan. Akhrinya mereka pun setuju.
Sekitar pukul 23.00 WIB. Rombongan tiba di Jakarta. Sesampainya mereka di sana sudah menanti B. M. Diah dari surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik. Iwa Kusumamantri, dan para anggota PPKI. Subardjo dan Iwa mendatangi tempat para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tetapi mereka menolah karena tidak ada kesepakatan bahwa di sana ditandatanganinya. Subadjo menjelaskan karena mencegah gangguan dan halangan dari Kempetai Jepang. Para pemuda sepakat, tetapi hanya Chairul Saleh dan Sukarni yang datang sebagai wakil para pemuda. Anggota PPKI banyak yang datang.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 01.30 perundingan dimulai. Soekarno dan Moh. Hatta mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan ditandatangani keesokan harinya di hadapan sidang PPKI. Sukarni dan Chairul Saleh sebagai wakil kaum muda menolak usul tersebut. Sukarni kemudian membacakan teks yang sudah dipersiapkan oleh para pemuda, yang berisi pernyataan kemerdekaan, penekanaan bahwa rakyat akan merebut badan – badan pemerintahan yang dikuasai asing. Soekarno, Moh. Hatta, dan anggota PPKI lainnya, menganggap teks tersebut terlalu keras dan mereka menolaknya.
Soekarno dengan bantuan Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo kemudian meyiapkan teks dengan judul “Maklumat Kemerdekaan”, atas usul Iwa, kata maklumat diganti dengan istilah proklamasi sehingga berunyi “Proklamasi Kemerdekaan”. Keseluruhan rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia teridir atas dua bagian pokok. Bagia pertama merupakan saran Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Sementara itu, bagian kedua merupakan buah pikiran Moh. Hatta.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, barisan pemuda dan rakyat yang mendengar rencana kemerdekaan diproklamasikan berbondong – bondong datang ke lapang Ikada (sekarang lapang Monas, Jakarta Pusat). Infomasi yang mereka dapat itu tidak benar, padahal proklamasi di adakan di depan kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, no.56 Jakarta Pusat. Setelah mendengarnya mereka segera menuju kesana.
Menjelang upacara proklamasi terjadi ketegangan antara Bung karno dan Muwardi. Muwari mendesak Bung Karno untuk segera memulai upacara, tetapi Bung Karno baru memulai saat Bung Hatta muncul beberapa menit sebelum pukul 10.00 WIB.
Dalam suasana yang hening, Abdul Latief, Cudanco Peta, mengibarkan bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya yang secara spontan dinyanyikan oleh segenap hardirin. Kurang lebih lima belas menit setelah upacara, serdadu Jepang datang untk\uk mencegah, tetapi mereka terlambat. Rakyat sudah bertekad untuk mempertahankannya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetapi bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari para penjajah, melainkan awal dari pembentukan sebuah Negara yang demokratis, berdaulat, dan memiliki integritas di lingkungan internasional.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mencapai kesepakatan tentang beberapa hal yang mendasar, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya system birokrasi di Indoensia, yaitu :
1. Menetapkan dan mengesahakan UUD RI 1945
2. Memilih dan mengangkat pimpinan tinggi Negara
3. Membentuk Komite Nasiona Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri Negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 KNIP yang baru saja dibentuk berwenang untuk membantu tugas kepresidenan menjadi actor yang secara aktif menjaga pemerintahan di Jakarta saat para pemuda bangsa melakukan hijrah pemerintahan ke Yogyakarta.
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berhasil dilantik atas prakarsa dari Sahrir sebagai perwakilan terkuat dari kelompok sosialis, dinyatakan perlunya dibuat sebuah badan pekerja untuk memaksimalkan pencapaian tugas – tugas dari KNIP.
Pada tanggal 02 September 1945 telah disusun kabinet yang pada dasarnya mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia.
Pada tanggal 04 September 1945 hasli sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 diumumkan sebagai berikut.
1. Susunan 12 Departemen bentukan PPKI berserta nana – nama menterinya
No. Departemen Menteri
1 Menteri Dalam Negeri R. A. A. Wiranata Kusuma
2 Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo
3 Menteri Keuangan A. A. Marawis
4 Menteri Kehakiman Prof. Dr. Supomo
5 Menteri Perhubungan (ad interim) Abikusono Cokrosujono
6 Menteri Kemakmuran Ir. Surachman T. Adisurjo
7 Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo
8 Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara
9 Menteri Penerangan Amir Syarifuddin
10 Menteri Pekerjaan Sosial Abikusono Cokrosujono
11 Menteri Sosial Iwa Kusuma Mantri
12 Menteri Keamanan Rakyat Soeprijadi
2. Susunan 4 Menteri Negara tanpa portofolio
a. Dr. Amir
b. Wachid Hasyim
c. R. M. Sartono
d. Otto Iskandardinata

3. Susunan pembagian wilayah yang terbagi atas 8 provinsi beserta nama – nama gubernurnya

No. Provinsi Gubernur
1 Provinsi Sumatra Teuku Muhammad Hasan
2 Provinsi Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo
3 Provinsi Jawa Tengah R. Panji Suroso
4 Provinsi Jawa Timur I Gusti Ketut Pudja
5 Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) J. Latuharhary
6 Provnsi Maluku Dr. G. S. S. J. Ratulangi
7 Provnsi Sulawesi Ir. Pangeran Muhammad
8 Provinsi Borneo Noer

Pada pertengahan bulan September 1945 tentara sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) datang, para pemuda anggota badan – badan perjuangan BKR melakukan gerakan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dproklamasikan. Pemerintah RI kemudian menyadari bahwa BKR tidak cukup solid untuk menghadapi provokasi Belanda. Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dipanggil pemerintah untuk menyusun sebuah tentara nasional yang efektif.
Pada tanggal 05 Oktoer 1945 dikeluarkan Mkalumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan PETA di Blitar. Namun Supriyadi menghilang dan tidak muncul kembali.
Pada tanggal 16 Oktober 1945 posisi wewenang KNIP yang dikukuhkan melalui Maklumat X, menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenang eksekutif dan legislative yang setara dengan DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang sebenarnya.
Pada tanggal 20 Oktober 1945 Oerip Soemohardjo Panglima KNIL diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR.
Pada tanggal 03 November 1945 kebijakan mengenai KNIP yang disetarakan dengan DPR tetapi hanya untuk waktu yang sementara yang ditandatangani oleh Wakil Presiden atas desakan dari Sahrir sebagai ketua Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Isi maklumat tersebut sebagai berikut :
1. Pemerintah RI mgnhendaki munculnya partai – partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresetasikan seluruh aliran dan faham yang terdapat di Indonesia.
2. Pemerintah RI menetapkan bahwa pembentukan partai – partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan awal Januari 1946.
Maklumat ini hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasikan suara rakyat yang majemuk. Meskipun partai – partai politik baru bermuculan, setelah dikeluarkannya Maklumat ini, kondisi keragaman ideolodi ini telah berperan besar dalam susunan lembaga kepresidenan Negara dan menetapkan kebebasan untuk membentuk partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan.
Pada tanggal 07 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyum) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo.
Pada tanggal 08 November 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Buruh Indonesia (PBI) yang dipimipin oleh Nyono.
Pada tanggal 08 November 1945 pula berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sutan Dewanis.
Pada tanggal 12 November 1945, TKR mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut, Kolonel Sudirman dipilih sebagai pimpinan tertinggi TKR. Saat itu, Sudirman menjabat sebagai Panglima Divisi V Banyumas. Oerip Soemohardjo tetap menjabat sebagai kepala staf.
Pada tanggal 08 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan agama yang bernama Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang dipimpin oleh I. J. Kasimo.
Pada tanggal 17 Desember 1945 berdirinya partai politik berhaluan sosial-komunis yang bernama Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) yang dipimpin oleh J. B. Assa.
Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jendral. Sementara itu, Kepala staf TKR dijabat oleh Oerip Soemohardjo dengan pangkat letnan jendral. Sejak itu, komando atau kesatuan – kesatuan bersenjata yang ada, sepert laskar – laskar, diintegrasikan ke dalam TKR.
Pada Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Repubik Indonesia (TRI).
Pada awal tahun 1946 saat dimana Jakarta dalam keadaan yang genting. Contohnya rawan oleh terror dan intimidasi pihak asing.
Pada tanggal 04 Januari 1946 para petinggi bangsa harus memindahkan ibu kota Negara ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Asalan pemilihan Yogyakarta adalah bahwa di kota ini terdapat markas besar tentara, pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah, dan Laskar Mataram pmpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang siap sedia untuk bertempur apabila terjadi keadaan yang paling genting sekali pun.
Pada tanggal 29 Januari 1946 berdirinya partai politik berhaluan nasionalis yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarso. Menurut partai ini, kemandirian nasional mutlak untuk mecapai Negara berdaulat.
Pada tanggal 05 Juli 1946 sebagai wujud implementasi dari kebijakan ekonomi progresif, pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 1946, Bank Negara Indonesia 1946 menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI. Pemerintah menunjuk Margono Djojohadikusumo untuk menjabat sebgai pemimpin / kepala BNI 1946.
Pada tanggal 01 oktober 1946, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 tahun 1946 yang berisi tentang pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). UU ini diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946 yang mengatur penukaran mata uang Jepang terhadap ORI. Berikut ini beberapa peraturan penukaran mata uang Jepang tersebut.
1. Di Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang.
2. Di luar Jawa dan Madura, satu rupiah ORI sama dengan 100 rupiah uang Jepang.
Pada awal tahun 1947 Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office (Indoff). Lembaga ini bertugas menajalankan tugas diplomasi ekonomi sebagai sebuah strategi untuk mencapai kepentingan luar negeri Indonesia.
Strategi ini cukup efektif karena dua hal utama. Pertama, Negara – Negara yang berinteraksi dagang langsung dengan Indonesia mersa tidak nyaman dengan adanya blockade laut Belanda. Kedua, Negara – Negara partener dagang Indonesia aan secara langsung mendukung Indonesia untuk mencabut blokade laut Belanda berdasarkan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengintensifkan kontak dagang dengan Negara – Negara yang mamberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia tersebut.
Pada tanggal 19 Januari 1947 keluar kebijakan keuangan dan ekonomi progresif dar pemerintah yang diresmikan bernama Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian salam dua samapai tiga tahun. Sebagai hasilnya, Dr. A. K. Gani, Menteri Kemakmuran saat itu, mengajukan draf Rencara Pembangunan 10 tahun.
Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Pangan, juga menggulirkan sebuah rencana untuk melakukan swasembada pangan keras. Rencana ini dikenal sebagai nama Kasimo Plan.
Pada tanggal 03 Juni 1947 presiden RI menetapkan TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada tanggal 28 Juni 1947 Jendral Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI dan dilantik di Yogyakarta.
Pada bulan September 1950 hingga April 1951 pemerintah RI di era awal kemerdekaan juga menyusun sebuah kebijakan perekonomian yang dinamakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, atau lebih dikenal dengan Program Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah program ekonomi yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusuma dan diterapkan pada masa kabinet Natsir.
Pada bulan April 1950 hingga 1953 Dr. Sumitro Djojohadikusumo menggagaskan sebuah sistem yaitu bahwa penataan kondisi ekonomi Indonesia harus diawali dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Para pengusaha nasional harus diberi prioritas untuk lebih berkembang dnegan pemberian bantusan modal dan pelantikan. Program ini dinamakan Program Bentang yang dimaksudkan untuk menghidupkan industri – industri kecil sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.
Meski telah direncanakan dengan baik, program ini tidak berhasil mancapai tujuan. Para pengusaha ternyata justru semakin bergantung kepada pemerintah tanpa berusaha secara mandiri. Program ini dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi. Di bawah kebinet Ali Sastromidjojo, Menteri Perekonomian , Iskaq Tjokroadisuryo, berusaha mendorong kemali pengusaha – pengusaha kecil untuk berkembang.

Upaya – upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga – tenaga Indonesia.
2. Pemerintah mendirikan perusahaan Negara
3. Pemerintah memberikan kredit bagi pengusaha nasional
4. Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas.
Berbagai kebijakan – kebijakan perekonomian dan keuangan yang digagas oleh tokoh pemikir Indonesia di awal kemerdekaan ini merupakan sebuah langkah awal dalam membangun ekonomi dan moneter Negara.
Pada tanggal 12 Juni 1951 hasil kinerja Panitia Nasionalis de Javasche Bank mulai terlihat. Pemerintah RI memberhentikan Dr. Houwink dari posisi presiden de Javasche Bank dan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden de Javasche yang baru.
Pada tanggal 19 Juni 1951 pemerintahan Indonesia mengalami kesulitan dengan kondisi komposisi pegawai Nasionalis de Javasche Bank yang terdiri atas orang – orang Belanda. Karena kebijakan tersebut keuangan tidak dapat dikendalikan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Panita Nasionalisasi de Javasche Bank. Berfungsi untuk mempersiapkan pembentukan bank sentral Indonesia sebagai pengatur arus sirkulasi moneter Negara.
Pada tanggal 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951. Isinya menyangkut nasionalisasi de Javasche Bank N. V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang restruktruisasi tatanan birokrasi pejabat keuangan dan moneter Indonesia. Sebagai bank sentral milik pemerintah Indonesia, Bank Indonesia terus menjalankan peranannya dalam mengatur sirkulasi moneter dan menjaga ketahanan moneter Negara hingga saat i

Minggu, 23 Desember 2012

Lirik Lagu Agnes Monica - Muda ( Le O Le O )

le o le o le o heeei, le o le o le o heeei
le o le o le o heeei, le o le o le o heeei
ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati
le o le o le o heeei, le o le o le o heeei, le o le o le o heeei

aku dengar ada yang bicara
papa mamaku punya cita-cita
dia baru berusia lima
tapi semangatnya sungguh sempurna

never in your life, let them talk to you like you can not
yes, you’re young but you’re right
walk your miles, do your part with a smile
’cause you’re young, you’re young, you’re young

hidupku itu adalah aku
bukan kamu dan ragumu, jangan sama-samakanku
hidupmu itu adalah kamu
bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu

aku muda (aku muda) aku bisa (aku bisa)

tak perlu ragukan yang kau lihat
orang ikuti ku punya jejak
kamu yang nakal bikin ku bosan
mulut setan bicara tak karuan

never in your life, let them talk to you like you can not
yes, you’re young but you’re right
walk your miles, do your part with a smile
’cause you’re young, you’re young, you’re young

hidupku itu adalah aku
bukan kamu dan ragumu, jangan sama-samakanku
hidupmu itu adalah kamu
bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu

hidupku itu adalah aku
bukan kamu dan ragumu, jangan sama-samakanku
biar ku berlari pakai hati
tak berhenti sampai mati, aku muda aku bisa

le o le o le o heeei, le o le o le o heeei
ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati
le o le o le o heeei, le o le o le o heeei
ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati

hidupku itu adalah aku
bukan kamu dan ragumu, jangan sama-samakanku
hidupmu itu adalah kamu
bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu

hidupku itu adalah aku
bukan kamu dan ragumu, jangan sama-samakanku
biar ku berlari pakai hati
tak berhenti sampai mati, aku muda aku bisa

le o le o le o heeei
ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati

Jumat, 14 Desember 2012

Pendudukan Jepang Atas Indonesia 2

A. Penerapan Politik Penjajahan Jepang Di Indonesia
  1. Membekukan kekuatan-kekuatan politik bangsa Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan tersebut sanksinya sangat berat dan Pemerintah Militer Jepang menerapkan garis politik dan sistem Fasisme sebagai satu-satunya yang harus dianut. Sebagai doktrin politik, Jepang mempropagandakan Gerakan 3 A ( Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia ) yang dipimpin oleh Mr. Syamsudin (seorang nasionalis Indonesia yang kurang terkenal). Propaganda Jepang lewat Gerakan 3 A tersebut tidak berhasil karena rakyat Indonesia sudah sangat kecewa terhadap Jepang.
  2. Membentuk Komisi Penyelidik Adat Istiadat dan Tata Negara tanggal 8 November 1942 tetapi komisi ini juga mengalami kegagalan.
  3. Membentuk sebuah badan bernama PUTERA ( Pusat Tenaga Rakyat ) pada tanggal 9 Maret 1943 yang dipimpin oleh 4 Serangkai ( Ir. Soekarno, Drs. Moehammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan H. Mas Mansoer ). Awal tahun 1944 PUTERA dibubarkan karena Jepang curiga badan tersebut dimanfaatkan oleh para pimpinan Indonesia untuk memberi pengertian cita-cita kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.
  4. Membentuk badan dengan nama Jawa Hookokai ( Himpunan Kebaktian Jawa ) yang merupakan badan setengah resmi dalam susunan Pemerintah Militer Jepang. Badan ini merupakan peleburan dari Tonarigumi (RT), Fujinkai (Organisasi Wanita), Kakyo Sokai (Golongan Cina), dan Tai Iku Kai (Perkumpulan Olahraga). Tugas badan ini adalah mengumpulkan segala kebaktian rakyat Indonesia kepada Jepang. Para tokoh pergerakan nasional Indonesia diberi jabatan tinggi di pemerintahan sehingga mereka merasa tidak bebas dan komunikasinya dengan rakyat dibatasi.
  5. Membentuk organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat setengah militer untuk membantu tentara Jepang melawan tentara Sekutu, yaitu Seinendan (Barisan Pemuda) dan Kaibodan (Barisan Bantu Polisi).
  6. Membentuk tentara bantuan, yaitu Heiho (Membantu Jepang di medan perang) dan PETA (Pembela Tanah Air).
  7. Dibentuknya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang nantinya diubah namanya menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) untuk menarik hati umat Islam dan mengimbangi kekuatan kaum nasionalis sekuler. MIAI adalah organisasi bercorak politik yang diijinkan berdiri oleh Pemerintah Militer Jepang di Indonesia.
B. Penderitaan Rakyat Indonesia
Rakyat Indonesia dipaksa untuk menuruti segala keinginan Jepang karena sikap kejam dari Kempetai (Polisi Militer Jepang). Kewajiban-kewajiban kepada Jepang adalah :
  1. Keharusan menyetor padi
  2. segala perhiasan dirampas Jepang dengan alasan untuk dana perang
  3. Romusha (Kerja Paksa/Kerja Rodi) untuk keperluan militer Jepang dengan tugas membuat jalan, lapangan terbang, goa perlindungan, jembatan, dan lain-lain. Para Romusha selain dipekerjakan di Indonesia juga dipekerjakan di negara-negara jajahan Jepang seperti Burma/Mynmar dan Malaysia
  4. Jugun Ianfu (wanita yang dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan seks para serdadu Jepang). Para wanita Jugun Ianfu ini berasal dari berbagai kawasan yang menjadi jajahan Jepang seperti Indonesia, Philipina, Korea.


C. Perlawanan Terhadap Jepang Oleh bangsa Indonesia
  1. Perlawanan Bawah Tanah, dipimpin oleh Mr. Soetan Syahrir dan Mr. Amir Syarifoeddin, yaitu dengan sabotase terhadap kepentingan Jepang, penerangan kepada rakyat tentang kemerdekaan, dan mencari berita luar negeri tentang perkembangan Perang Dunia II.
  2. Perlawanan Politik, dilakukan oleh kaum nasionalis yang diwujudkan dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945.
  3. Perlawanan Sosial, muncul dari kelompok agama khususnya Islam sebab penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) setiap hari dengan jalan membungkukkan badan ke arah timur dianggap sebagai penyimpangan agama karena kiblat umat Islam adalah kearah Ka'bah (barat). Pimpinan perlawanan sosial antara lain Tengkoe Abdoel Djalil dari Aceh, K.H. Zaenal Moestafa dari Tasikmalaya dan H. Mandrias dari Indramayu.
  4. Perlawanan Militer, dilakukan oleh kelompok PETA (Pembela Tanah Air) dengan pimpinan perlawanan antara lain Soepriyadi di Blitar, Jawa Timur dan Teuku Hamid di Aceh.


D. Dampak-Dampak Pendudukan Jepang Bagi Bangsa Indonesia
  1. Dampak Negatif
  • Korban jiwa rakyat Indonesia akibat Romusha
  • Penderitaan rakyat Indonesia akibat seluruh sumber daya alam diangkut oleh Jepang dengan alasan untuk persiapan Perang Asia Timur Raya
  • Rusaknya mental karena korupsi demi memenuhi kebutuhan akan pangan dan kemiskinan
  • Hilangnya harta benda karena keharusan menyerahkan seluruh hak milik rakyat guna modal perang
  • Sebagian wanita Indonesia dijadikan sebagai Jugun Ianfu oleh Jepang
     2.  Dampak Positif
  • Pendidikan bagi bangsa Indonesia (sekolah terbuka untuk semua golongan/umum)
  • Rasa kebangsaan berkembang pesat
  • Mengetahui sistem pemerintahan yang baik karena dilibatkannya bangsa Indonesia dalam pemerintahan termasuk dapat menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan.
  • Perkembangan bahasa Indonesia yang pesat karena bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi di kantor, sekolah, dan buku-buku.
  • Pendidikan militer terhadap pemuda-pemuda Indonesia baik dalam PETA maupun HEIHO. Ini merupakan modal penting merebut kemerdekaan. Perwira-perwira didikan Jepang nantinya banyak yang menduduki jabatan militer paska kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.

Pendudukan Jepang Atas Indonesia 1

A. Masuknya Kekuasaan Jepang Di IndonesiaJepang pada awal abad ke-20 memperoleh kemajuan pesat di berbagai bidang berkat Restorasi Meiji (Modernisasi Jepang yang dicanangkan oleh Kaisar Mutsuhito / Meiji) setelah Politik Isolasi Jepang (1638-1868) berakhir. Politik Isolasi Jepang berakhir setelah armada Angkatan Laut Amerika Serikat dibawah pimpinan Laksamana AL Perry berhasil memaksa Jepang membuka isolasinya terhadap dunia luar.
Akibat kemajuan yang dicapai Jepang pada awal abad ke-20, industrialisasinya berkembang dengan pesat serta diikuti pertumbuhan penduduk yang pesat pula. Hal tersebut ternyata menimbulkan masalah karena wilayah Jepang kecil, tandus, dan kebanyakan berupa pegunungan sehingga tidak menguntungkan bagi pertanian. Jepang berusaha memecahkan masalah tersebut dengan dua cara, yaitu :
  1. Memperluas industrialisasi
  2. Melaksanakan Emigrasi (Perpindahan Penduduk)
Kebijakan Pemerintah Jepang diatas nantinya melahirkan Politik Imperialisme. Amerika Serikat dan Australia menutup negaranya bagi emigrasi orang Jepang (The White Policy) karena khawatir akan dampak buruk bagi ketenagakerjaan mereka. Jepang lalu melakukan politik ekspansi dengan jalan merebut wilayah-wilayah di sekitar Jepang antara lain Semenanjung Korea dan Cina.
Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang jepang-Rusia tahun 1905 memberikan semangat untuk melakukan politik imperialisme dan peperangan. Disamping itu usaha lain dilakukan dengan jalan melaksanakan hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa Asia lainnya (Semangat atau Gerakan Pan Asia). Gerakan Pan Asia berdasarkan pada dokumen rahasia (Tanaka Memorial) yang disampaikan kepada kaisar Hirohito. Tanaka Memorial menjadi suatu doktrin dengan nama Hakko I Ciu dan merupakan dasar lahirnya propaganda Jepang menguasai Asia. Doktrin tersebut berisi "Jepang memikul tugas suci memimpin bangsa-bangsa di Asia Timur dan akan disusun dalam suatu lingkungan Persemakmuran Asia Timur Raya".
Amerika Serikat menyatakan bahwa ekspansi Jepang itu dengan sebutan Bahaya Kuning, oleh karena itu Amerika Serikat bersama-sama dengan sekutunya membentuk Front ABCD ( Amerika Serikat, British/Inggris, Cina, dan Dutch/Belanda). Menghadapi kenyataan tersebut, Jepang lalu melakukan propaganda Pan Asia serta persemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk menghapus imperialisme dan segala pengaruh Barat di Asia Pasifik dengan gerakan De-Eropanisasi. Propaganda Jepang berhasil meyakinkan bangsa-bangsa Asia sehingga mereka mau menerima kedatangan Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Barat.

B. Meletusnya Perang Pasifik
Tanggal 8 De
sember 1941 Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii yang kemudian disusul dengan serangan kilat ke Asia Tenggara sehingga membuat Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda bertekuk lutut. Pecahlah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya antara Jepang melawan tentara Sekutu.

C. Serangan Jepang Ke Indonesia
Serangan Jepang Ke Indonesia dimulai pada tanggal 10 Januari 1942 dan dalam waktu singkat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat ditandatangani penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang. Dalam upacara ini Jepang diwakili oleh Letjen Imamura sedangkan Belanda diwakili oleh Letjen Ter Poorten. Pemerintahan sipil Belanda di Indonesia/Hindia Belanda sudah terlebih dahulu mengungsi ke Australia.
Tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia di pengasingan seperti Ir. Soekarno, Dr. A.K. Gani, Dr. M. Isa, Nuntji A.R, dan A.S. Sumadi melihat situasi tersebut lalu mengadakan pertemuan /perundingan di palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan para tokoh tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut :
  1. Kerjasama dengan pihak Jepang dengan semboyan "Nippon Indonesia" adalah sama-sama
  2. Melakukan gerakan bawah tanah
  3. Menjaga persatuan segenap pemimpin pergerakan nasional
Dalam perkembangannya sikap Jepang yang pada awal masuk ke Indonesia simpatik berubah menjadi tidak menyenangkan sehingga membuat kecewa bangsa Indonesia yang pada awalnya sangat bersimpati kepada Jepang.

Pergerakan Nasional Indonesia 2

A. Asas Perhimpunan Indonesia Sebagai Manifesto Politik Pergerakan Nasional Sejak awal abad ke-20 telah banyak pemuda Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada tahun 1908 mereka mendirikan organisasi Indische Vereeniging di negeri Belanda. Kedatangan tokoh Tiga Serangkai (dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soejaningrat, dan Dr. Douwes Dekker) yang dibuang ke negeri Belanda karena gerakannya dalam Indische Partij telah membuat warna, corak, dan misi Indische Vereniging menjadi lebih progresif dan berbau politik. Indische Vereeniging lalu mendirikan majalah Hindia Poetra dan melalui majalah tersebut para mahasiswa dapat menulis gagasan, ide-ide politik untuk dibaca kaum pergerakan di tanah air. Tahun 1922, Indische Vereniging diubah namanya menjadi Indonesische Vereeniging dengan tujuan dan gerakan yang sudah bersifat politis. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesische Vereeniging diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dan nama majalahnya diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Perubahan nama tersebut dilakukan pada tahun 1924. Sedangkan tujuan Perhimpunan Indonesia dalam anggaran dasarnya dipertegas menjadi Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional di luar negeri dan dapat memberikan inspirasi serta dorongan moral kepada pergerakan nasional di dalam negeri. Di bawah pimpinan Moehammad Hatta, Perhimpunan Indonesia secara moral diakui sebagai front terdepan dalam pergerakan kebangsaan oleh PPPKI pimpinan Soekarno.

B. Gagasan Persatuan & Kesatuan dan Aktivitas Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
1. PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia)
  • Didirikan oleh PNI pada bulan Desember 1927
  • Ketua Ir. Soekarno
  • Organisasi yang bergabung dalam PPPKI adalah PNI, Syarikat Islam, Boedi Oetomo, Kaoem Betawi, Soematra Bond, Indonesische Studie Club, dan Algemene Studie Club
  • Tujuan PPKI : Mencapai persamaan arah dari berbagai massa aksi kebangsaan yang berasal dari berbagai perkumpulan dan menghindari perselisihan antar anggota yang dapat merugikan perjuangan bangsa
  • PPPKI memiliki kelebihan tertentu, yaitu nasionalis dan bertahan lama (1927-1939)
2. Konggres Pemuda
  • Sejak tahun 1926 muncul berbagai organisasi pemuda yang bersifat nasional, yaitu antara lain : PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang berdiri di Jakarta tahun 1926 serta didirikan oleh mahasiswa STOVIA dan Rechtschoogeschool dengan tujuan menggalang persatuan dari seluruh organisasi pemuda dan membentuk aksi untuk mencapai Indonesia merdeka dan PI (Pemuda Indonesia) berdiri tanggal 15 Agustus 1926 yang merupakan wadah baru bagi para pemuda yang mempunyai jiwa kebangsaan. Asas dan tujuan PI adalah menanamkan dan mewujudkan persatuan seluruh Indonesia atas dasar kebangsaan menuju kearah terciptanya Indonesia Raya.
  • Segenap organisasi pemuda bersepakat mengadakan Konggres Pemuda, yaitu : Konggres Pemuda I (30 April - 2 Mei 1926) yang berlangsung di Jakarta serta dipelopori PPPI dan Konggres Pemuda II (26-28 Oktober 1928) yang juga berlangsung di Jakarta. Hasil Konggres Pemuda II adalah Sumpah Pemuda, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bendera Kebangsaan Merah Putih.
3. Parindra (Partai Indonesia Raya)
  • Didirikan pada tahun 1935
  • Pendiri dr. Soetomo
  • Merupakan gabungan dari PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Boedi Oetomo, dan Kaoem Betawi
  • Dalam perjuangannya bersifat kooperasi terhadap Belanda
  • Tujuan pendirian partai adalah mencapai Indonesia Raya
  • Gerakan partai yang terpenting adalah keluarnya Petisi Soetardjo yang diajukan kepada Pemerintah Kolonial Belanda tanggal 15 Juli 1936 dan berisi tuntutan pengakhiran kekuasaan Belanda di Indonesia. Petisi ini ditolak oleh Pemerintah Kolonial Belanda
4. Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia)
  • Didirikan di Jakarta pada tahun 1937
  • Pendiri Mr. Moehammad Yamin, Mr. Amir Syarifoedin, Mr. Sartono, dan Mr. Wilopo
  • Asas organisasi adalah kooperasi terhadap Belanda
  • Organisasi Gerindo bersifat nasional
5. MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia)
  • Didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya
  • Pendiri adalah Haji Mas Mansoer (Moehammadijah) dan K.H. Wahab Chasboellah (Nahdhlatoel Oelama)
  • MIAI merupakan gabungan dari 13 organisasi Islam seperti Moehammadijah, Nahdhlatul Oelama, PSII, Al Irsyad, Partai Islam Indonesia, dan lain-lain
  • Pada awal berdirinya hanya bergerak di bidang keagamaan tetapi aklhirnya terjun di bidang politik dan menolak kolonialisme
  • MIAI mempunyai tugas menempatkan posisi yang layak bagi Islam dalam masyarakat Indonesia dan mengharmonisasikan Islam dengan kebutuhan perubahan jaman
  • Pada jaman pendudukan Jepang, MIAI dibubarkan dan digantikan organisasi Masyumi (Majelis Syoero Moeslimin Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi yang boleh hidup pada masa penjajahan Jepang
6. BAPEPPI (Badan Perantaraan Partai-Partai Politik Indonesia) & GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
  • BAPEPPI didirikan pada tahun 1938 sedangkan GAPI pada tahun 1939
  • Pada dasarnya kedua kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan PPPKI
  • Pendirian organisasi atas dasar Petisi Soetardjo dari Parindra di Volksraad (Parlemen Hindia Belanda) yang menuntut kemerdekaan Indonesia ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan menjelang Perang Dunia II situasi internasional genting akibat meluasnya pengaruh Fasisme
  • Tujuan GAPI adalah kerjasama antar parpol tanpa mengurangi kebebasan partai
  • Kegiatan pokok GAPI adalah memperjuangkan agar Indonesia diberi Parlemen sejati
  • Tuntutan GAPI tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan membentuk suatu komisi yang dinamakan Komisi Visman yang dipimpin oleh Professor Visman. Tetapi hingga Jepang menjajah Indonesia hasil kerja komisi ini tidak jelas. Akibat dari hal tersebut kekecewaan bangsa Indonesia terhadap Belanda memuncak sehingga timbullah persepsi bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan sendiri. Kekecewaan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda membuat bangsa Indonesia tidak mau membantu Belanda dalam menghadapi Jepang yang berusaha menjajah Indonesia bahkan bangsa Indonesia menyambut Jepang dengan suka cita karena Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia adalah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Barat dan memberikan kemerdekaan di kemudian hari.

Pergerakan Nasional Indonesia 1

A. Latar Belakang lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia
1. Faktor Dalam Negeri
a. Penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan

b. Kenangan akan kejayaan masa lalu seperti kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit & Kerajaan Islam
c. Pengaruh pendidika
n akibat Politik Etis/Etika (Balas Budi) yang melahirkan kaum cendekiawan
d. Diskriminasi (
Membedakan warna kulit) yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial
e. Pax Neerlandica (Kesatuan Hindia Belanda) yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan
2. Faktor Luar Negeri
a. Kemenangan Jepang terhadap Rusia dalam Perang Jepang-Rusia tahun 1905
b. Pengaruh pergerakan kemerdekaan bangsa lain seperti Cina, India, Jepang, Turki, Philipina, dan lain-lain
c. Munculnya paham baru dr Eropa & Asia seperti Liberalisme, Nasionalisme, Sosialisme, Pan IslamismeB. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Dalam
Menghadapi Kekuasaan Kolonial Belanda
1. Boedi Oetomo (BO)
Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Pendirinya adalah para mahasiswa STOVIA (Sekolah Kedokteran Jawa di Jakarta) yang dipelopori dr. Soetomo, dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, dan lain-lain. Keanggotaan organisasi hanya meliputi suku Jawa dan Madura kemudian ditambah Bali karena dianggap mempunyai kebudayaan yang sama. Keanggotaan hanya meliputi kaum bangsawan/elit saja. Organisasi Boedi Oetomo ditetapkan sebagai organisasi modern pertama di Indonesia dan merupakan tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Suatu keputusan politik pemerintah RI yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan bangsa Indonesia karena organisasi ini sebenarnya mendukung penjajahan Belanda, tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak nasionalis, ( anggotanya hanya orang Jawa, Madura, dan Bali), anti agama bahkan tidak ikut serta mengantarkan kemerdekaan Indonesia karena organisasi BO bubar pada tahun 1935. Pada awal berdirinya Boedi Oetomo bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya dan baru berpolitik pada tahun 1915. Boedi Oetomo dalam perjuangannya kemudian melebur dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) selanjutnya melebur dalam PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang berubah namanya menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya). Pada tahun 1935 Boedi Oetomo secara resmi dibubarkan.
2. Syarikat Islam (SI)
Berdiri di Solo, Jaw
a Tengah tanggal 16 Oktober 1905 dengan nama awal Syarikat Dagang Islam yang dipimpin/didirikan oleh Haji Samanhudi. Latar belakang berdirinya SDI adalah sebagai perlawanan terhadap golongan pedagang Cina yang memonopoli bahan batik sedangkan tujuan berdirinya adalah memajukan perdagangan Indonesia yang berdasarkan Islam. Karena keanggotaan Syarikat dagang Islam terbatas hanya para pedagang saja maka pada tanggal 10 September 1912 diubah namanya menjadi Syarikat islam (SI) dengan pimpinan Haji Oesman Said Tjokroaminoto (HOS Tjokroaminoto). Haluan perjuangan SI adalah anti imperialisme dan Kapitalisme. SI bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda dan mencita-citakan Indonesia merdeka sehingga sangat berbeda jauh dengan Boedi Oetomo. Walaupun demikian ternyata SI tidak dijadikan sebagai tonggak kebangkitan nasional tetapi jatuh kepada Boedi Oetomo yang tidak nasionalis. SI terbuka untuk umum dengan Islam sebagai landasan perjuangan organisasi. Perlawanan SI ditujukan terhadap semua bentuk penindasan ataupun ketidakseimbangan sosial. SI yang bersifat terbuka mendapat dukungan rakyat Indonesia sehingga dalam waktu singkat menjadi organisasi yang besar. Pemerintah Kolonial Belanda tidak memberikan ijin SI menjadi badan hukum karena mencurigai dan khawatir terhadap organisasi yang besar ini walaupun terhadap SI-SI lokal ijin diberikan dengan mudah.Keanggotaan SI yang bersifat terbuka membuat SI kemudian pecah. Dalam tubuh SI terdapat tiga aliran yang berbeda, yaitu :
1. Aliran yang berpegang teguh kepada agama Islam
2. Aliran yang lunak, evolusioner, dan kooperatif terhadap Pemerintah Kolonial Belanda
3. Aliran yang keras, revolusioner, dan non kooperatif
SI akhirnya pecah menjadi dua setelah diadakan konggres ke-4 tahun 1921 untuk disiplin partai dan mempertahankan keberadaan SI. Adapun dua organisasi itu adalah :
a. SI Putih
Dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, Haji Agoes Salim, dan Abdoel Moeis dan tetap berpegang teguh kepada dasar-dasar ke-Islam-an sesuai cita-cita semula.
b. SI Merah
Dipimpin oleh Sema
un dan Tan Malaka dan berhaluan Marxis. SI Merah nantinya berubah nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).
Pada tahun 1923 nama CSI (Central Syarikat Islam) diubah namanya menjadi PSI (Partai Syarikat Islam) karena CSI dianggap menghalangi pertumbuhan gerakan SI. Sejak Konggres Yogyakarta tahun 1925 maka SI melaksanakan haluan non kooperasi tetapi tetap memperbolehkan anggotanya duduk dalam badan pemerintah dengan nama pribadi bukan organisasi. Dengan kemajuan pergerakan nasional maka tujuan SI semakin tegas yaitu "Mencapai Kemerdekaan Nasional Berdasarkan Agama Islam". SI masuk ke dalam PPPKI dan tahun 1929 namanya diubah lagi menjadi PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia).
3. Indische Partij (I
P)
Didirikan di Bandung
pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yaitu dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantoro), dan dr. E.F.E. Douwes Dekker. Semboyan IP adalah Hindia for Hindia yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan IP adalah untuk mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. IP meruipakan partai politik pertama di Indonesia penentang politik Kolonialisme. Cita-cita IP banyak disebarkan melalui surat kabar De Express. Kemajuan IP sangat luar biasa sehingga dalam waktu singkat IP telah mempunyai 30 cabang. Hal tersebut mengkhawatirkan Pemerintah Kolonial Belanda sehingga permohonan IP untuk menjadi badan hukum tanggal 13 Maret 1913 ditolak. IP yang dengan tegas menyatakan diri sebagai partai politik dan mencita-citakan Indonesia merdeka dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Walaupun dinyatakan sebagai partai terlarang dalam prakteknya IP masih mengadakan propaganda untuk menyebarluaskan gagasannya contohnya tulisan Soewardi Soerjaningrat yang berjudul Als Ih Een Nederlander Was ( Seandainya Aku Seorang Belanda ) yang mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100 dari penjajahan Perancis dengan menarik biaya dari masyarakat bumiputera yang masih dijajah Belanda dan kritik tajam E.F.E Douwes Dekker yang menyebutkan bahwa pemerintahan jajahan bukan pemerintahan tetapi kelaliman yang merupakan musuh kemakmuran rakyat yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada pemberontakan dan revolusi. Karena kegiatannya yang merugikan Pemerintah Kolonial Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman buang ke negara Belanda. Dengan dibuangnya para tokoh IP maka kegiatan IP melemah. dalam perkembangannya IP berganti nama menjadi Partai Insulinde. Tahun 1919 Partai Insulinde berganti nama lagi menjadi Partai Nasional Indische Partij (NIP). NIP dalam perkembangannya hanya berpengaruh terhadap kalangan terpelajar dan kurang berpengaruh terhadap rakyat seperti halnya Indische Partij.
4. Moehammadijah ( Muhammadiyah )
Didirikan oleh Haji
Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang kiprahnya dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Arab Saudi yang bercita-cita untuk memurnikan Islam seperti pada jaman Nabi Muhammad SAW masih hidup atau dengan kata lain berusaha memberantas TBC ( Takhayul, Bid'ah, Churafat ) yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Usaha Muhammadiyah ini nantinya mendapatkan perlawanan dari kelompok Islam tradisional yang tidak setuju dengan cara-cara Muhammadiyah memperjuangkan cita-citanya, yaitu dengan mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) yang berarti kebangkitan ulama pada tahun 1926. Selain kelompok Islam tradisional, kelompok nasionalis juga kurang simpati kepada Muhammadiyah karena organisasi ini tidak mau bergerak dalam bidang politik, mau menerima bantuan Belanda, dan mempermasalahkan kemodernan dan kekolotan pelaksanaan ajaran Agama Islam. Adapun tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah :
a. Memberi pengertian tentang ilmu agama yang benar
b. Pengarahan hidup menurut ajaran Agama Islam
c. Memajukan pengajaran modern berdasarkan agama Islam
Tujuan Muhammadiyah diatas berusaha dicapai dengan cara mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah berdasarkan Islam, mendirikan dan mengembangkan Masjid, dan mengembangkan ilmu agama. Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak bersifat politik tetapi lebih meninitikberatkan pada kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan dan cara kerjanya meniru cara kerja Misi (Penyebar Kristen Protestan) dan Zending (Penyebar Kristen Katholik). Kegiatan Muhammadiyah yang sangat menonjol adalah :
1. Bidang Pengajaran
Memberantas buta huruf dan mendirikan sekolah-sekolah
2. Bidang Sosial Ekonomi
Mendirikan Bank Islam
3. Bidang Kesehatan
Mendirikan Rumah Sakit dengan nama PKO / PKU (Panti kesehatan Umat)
4. Bidang keagamaan
Menyingkirkan tradisi kuno yang bersifat Animisme dan Dinamisme untuk memurnikan agama Islam
Kegiatan Muhammadiyah juga sudah memperhatikan pendidikan wanita yang diberi nma Aisyiah dan kelompok pemudanya disebut Hisbul Wathon (HW) yang juga merupakan gerakan kepanduan. Organisasi Muhamamadiyah sampai sekarang masih eksis dan berkembang pesat sehingga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kemajuan bangsa Indonesia.

5. Gerakan Pemuda
Yang dianggap sebagai perkumpulan pemuda pertama di Indonesia adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang didirikan oleh Raden Satiman Wirjo Sandjojo, Kadarman, dan Sunardi pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuan didirikannya Tri Koro Dharmo adalah mencapai Jawa raya dengan jalan persatuan antar pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Karena sifatnya yang Jawa sentris maka Tri Koro Dharmo kurang menarik bagi mereka yang tidak berbudaya Jawa. untuk menghindari perpecahan organisasi maka pada tahun 1918 dalam konggres-nya di Solo maka nama Tri Koro Dharmo diubah namanya menjadi Jong Java (Pemuda Jawa) yang bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat memberikan tenaganya untuk pembangunan Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan menambah rasa cinta kepada kebudayaan sendiri. Pada awalnya Jong Java tidak berpolitik tetapi dengan masuknya pengaruh Haji Agus Salim maka masuklah pengaruh politik di dalam tubuh Jong Java. Anggota Jong Java yang berpolitik lalu mendirikan Jong Islamieten Bond tahun 1924. Seiring dengan munculnya Jong Java di berbagai daerah muncullah berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan seperti :
a. Jong Sumatranen Bond
b. Jong Batak
c. Jong Ambon
d. Jong Celebes

e. Jong Borneo
f. Jong Minahasa

g. Timoress Verbond
h. Sekar Rukun, dan lain-lain


Di Jakarta dibentuklah organisasi pemuda bernama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) tahun 1918 dengan tokohnya Wongsonegoro. Di Bandung berdirilah Jong Indonesia yang nantinya berubah namanya menjadi pemuda Indonesia yang dimotori oleh Mr. Sartono, Ir. Soekarno, Ir. Anwari, dan Mr. Soenarjo.
Organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan tersebut kemudian bersepakat untuk mengadakan Konggres Pemuda, yaitu :

1. Konggres Pemuda I (30 April - 2 Mei 1926 ) di Jakarta
  • Dipimpin oleh Thabrani
  • Tujuannya menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda (persatuan pemuda-pemuda Indonesia sebagai bangsa Indonesia)
  • Konggres Pemuda I mengalami kegagalan karena rasa kedaerahan yang masih kuat
2. Konggres Pemuda II ( 27 - 28 Oktober 1928 )
  • Dipelopori oleh PPPI
  • Konggres ini merupakan usaha untuk mempersatukan kembali para pemuda Indonesia
  • Konggres Pemuda II berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan para pemuda akan satu Nusa, satu Bangsa, dan satu Bahasa Indonesia
  • Saat Konggres Pemuda II diperdengarkanlah Lagu Indonesia Raya secara instrumentalia oleh Wage Rudolf Soepratman sebagai lagu kebangsaan serta pengakuan bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia.
Tahun 1930 dalam pertemuan di Solo, para pemuda membentuk organisasi pemuda dengan nama Indonesia Muda yang merupakan fusi atau peleburan organisasi-organisasi Pemuda.

6. PKI ( Part
ai Komunis Indonesia )
Berdiri pada tanggal 23 Mei 1920 yang merupakan gabungan organisasi Syarikat Islam Merah pimpinan Semaun dan ISDV (Ind
ische Social Demokratische Vereeniging, berdiri tahun 1914 di Semarang) pimpinan Hendrick Sneevliet (Pegawai Belanda yang berhaluan komunis serta aktif menyebarkan komunis di Indonesia bekerjasama dengan Semaun) dengan nama PKH (Partai Komunis Hindia). PKH dipimpin oleh :

  1. Ketua : Semaoen
  2. Wakil Ketua : Darsono
  3. Sekretaris : Bergsma
  4. Bendahara : Dekker
  5. Anggota : Baars dan Soegono
Asas perjuangan PKH adalah Sama Rata Sama Rasa dengan prinsip anti kolonialis dan kapitalis serta bersikap Revolusioner / radikal terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa tokoh belanda yang tidak menyetujui pendirian PKH lalu memisahkan diri dan membentuk ISDP (Indische Social Demokratische Party) yang dipimpin oleh F. Bahler. Pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia (PKH) diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebelumnya pada tahun 1921, PKH menjadi anggota Komintern (Komunis Internasional) yang berpusat di Moskow, Rusia. Puncak kegiatan PKI pada periode pergerakan nasional adalah pemberontakan terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang terkenal dengan nama "pemberontakan November 1926" di Jakarta yang disusul kemudian dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara pemberontakan di Sumatera Barat terjadi pada tahun 1927. pemberontakan PKI atau sebenarnya lebih tepat pemberontakan rakyat Indonesia tersebut gagal total sehingga pada tahun 1927 PKI diinyatakan sebagai organisasi terlarang sedangkan para pengikutnya ditangkap dan kemudian di penjarakan / dibuang sebagai pekerja paksa di daerah-daerah terpencil seperti Digul, Papua. Akibat kegagalan pemberontakan PKI maka Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memperketat pengawasan dan mempersempit ruang gerak organisasi-organisasi pergerakan nasional yang sudah ada maupun yang baru lahir.

7. Taman Siswa
Berdiri pada
tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan tokoh pendirinya adalah Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantoro (tokoh Indische Partij yang sudah pulang dari pembuangannya di Belanda). Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional dalam bidang pendidikan dengan tujuan "Mewujudkan Masyarakat Yang Tata Tentrem Tertib Damai" / "mengembangkan Edukasi Kebudayaan" yang merupakan senjata ampuh dalam menghadapi dominasi Pemerintah Kolonial Belanda. Sekolah Taman Siswa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan paham ideologi, yaitu nasionalisme kebudayaan, menyampaikan perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang yang mempunyai wawasan kebangsaan luas. Dalam hal ini, sekolah merupakan alat untuk meninggikan derajat rakyat melalui pengajaran. Ki hajar Dewantoro merumuskan asas-asas pengajaran nasional selama masa pembuangannya di Belanda (1913-1919). Pola pendidikan / kepemimpinan yang dikembangkannya adalah "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" (Di depan dapat memberikan contoh, di tengah dapat mendorong dan bekerjasama, dan di belakang dapat mendorong untuk maju ke depan). Sekolah-sekolah yang didirikan Taman Siswa adalah :
  1. Taman Indria
  2. Taman Muda
  3. Taman Dewasa
  4. Taman Madya
  5. Taman Guru
  6. Taman Prasarjana
  7. Taman Sarjana Wiyata
Taman Siswa berkembang dengan pesat karena sifatnya yang merakyat. Perkembangan yang pesat tersebut menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda khawatir sehingga pada tahun 1932 dikeluarkanlah UU Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie). Dengan undang-undang tersebut maka Taman Siswa harus bubar karena sekolah yang boleh berdiri sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Undang-undang tersebut menimbulkan perlawanan kaum pergerakan nasional karena dianggap sangat merugikan. Mereka lalu berdiri di belakang Taman Siswa. Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mencabut undang-undang tersebut pada tahun 1932 karena membuat situasi Hindia Belanda / Indonesia tidak kondusif. Taman Siswa diijinkan terus berkiprah di bidangnya dan perguruan atau organisasi ini hingga sekarang masih eksis serta meneruskan perjuangan pendirinya Ki Hajar Dewantoro. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, Pemerintah RI menetapkan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sedangkan asas pendidikan Tut Wuri Handayani sebagai semboyan Departemen Pendidikan Nasional.

8. Gerakan Wanita
Tokoh dan perintis gerakan wanita Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini (1879-1904). Tanggal lahirnya 21 April diperingati bangsa Indonesia khususnya kaum wanita sebagai Hari Kartini. R.A. kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Ketokohan R.A. Kartini tampak melalui cita-citanya untuk kaum wanita Indonesia yang tertulis dalam surat-surat yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda terutama Mrs. Abendanon. Surat-surat R.A. Kartini tersebut kemudian diterbitkan Mrs. Abendanon tahun 1911 (Tujuh tahun setelah wafatnya R.A. Kartini) dengan judul "Door Duisternis Tot Licht" (Habis Gelap Terbitlah Terang). Tahun 1982, Ny. Soelastin Soetrisno menterjemahkan surat-surat Kartini tersebut lalu diberi nama "Surat-Surat Kartini". Kegiatan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pemberdayaan wanita berupa tuntutan emansipasi (persamaan hak) antara pria dan wanita sesuai kodratnya terutama di bidang pendidikan dan perkawinan. Untuk itu R.A. Kartini kemudian mendirikan "Sekolah Kartini" di Rembang, Jawa tengah untuk mendidik para wanita setempat. Selain R.A. kartini, bangsa Indonesia mempunyai banyak tokoh-tokoh gerakan wanita antara lain :
  1. Dewi Sartika (Pelopor gerakan wanita di Jawa Barat). Ia mendirikan Sekolah dengan nama Sekolah Keutamaan Istri
  2. Maria Walanda Maramis (Pelopor Gerakan Wanita di Minahasa, Sulawesi Utara). ia mendirikan organisasi PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya).
  3. Soewarni Jayasepoetra (Pelopor gerakan wanita di Bandung, Jawa Barat). Mendirikan organisasi wanita Istri Sedar yang bergerak di bidang politik dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka.
  4. Maria Oelfah dan Ibu Soenarjo Mangoenpoespito. Pendiri organisasi istri Indonesia dengan tujuan mencapai Indonesia Raya.
  5. Nyi Hajar Dewantoro (Istri Ki Hajar Dewantoro, aktif di Taman Siswa)
  6. Ibu Ahmad Dahlan (Istri pendiri Moehammadijah Haji Ahmad Dahlan, aktif di organisasi wanita dibawah Moehammadijah Aisyah), dan lain-lain
Selain munculnya berbagai tokoh gerakan wanita, muncul pula organisasi-organisasi wanita, yaitu antara lain :
  1. Kartini Fonds (Semarang)
  2. Putri Merdika (Jakarta)
  3. Wanita Roekoen Sentosa (Malang)
  4. Majoe Kemoeliaan (Bandung)
  5. Boedi Wanita (Solo)
  6. Kerajinan Amal Setia (Koto Gadang, Sumatera Barat)
  7. Serikat Kaum Ibu Sumatera (Bukit Tinggi, Sumatera Barat
  8. Ina Tuni (Ambon, Maluku)
  9. Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwen Vereniging (Sulawesi Utara)
Bila ditelusuri perkembangan gerakan wanita Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu : a. Tahap Pertama (Masa Feodal) b. Tahap Kedua (Masa Pergerakan Nasional) c. Tahap Ketiga (Masa Persatuan Gerakan Wanita)

9. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan nama awal Perserikatan Nasional Indonesia. Pada tahun 1928 nama organisasi diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Pendiri PNI adalah kaum intelektual yang tergabung dalam Aglemene Studie Club, yaitu Ir. Soekarno, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Boediarto. dr. Sanoesi, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dan Mr. Soenarjo.
PNI mempunyai 3 (Tiga) asas, yaitu :
  1. Self Help (Menolong diri sendiri)
  2. Non Kooperasi (Tidak mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda)
  3. Marhaenisme (Pengerahan massa rakyat tertindas yang hidup dalam kemiskinan di tanah yang kaya raya)
Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. PNI bersifat terbuka sehingga keanggotaannya cepat berkembang. Cabang-cabang PNI terdapat di seluruh Hindia-Belanda. Kelompok nasionalis revolusioner dapat ditampung di dalam PNI. Pada tahun 1927, PNI memprakarsai berdirinya PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Badan ini merupakan sebuah badan koordinasi dari bermacam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan imperialisme atau penjajahan. Kemajuan yang dicapai PNI dalam menyadarkan rakyat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan dan sikapnya yang non kooperasi menimbulkan kecemasan pihak Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memberikan ancaman terhadap PNI untuk menghentikan kegiatannya serta mengawasi dengan ketat gerak-gerik para pemimpin PNI terutama terhadap Ir. Soekarno. Ir. Soekarno bahkan dilarang untuk pergi ke luar Jawa. Karena desas-desus bahwa PNI akan melakukan pemberontakan maka pada tahun 1929 dilakukan penangkapan atas tokoh-tokoh PNI, yaitu Ir. Soekarno, Maskoen Soemodiredjo, Gatot Mangkoeprodjo, dan Soepriadinata. Mereka disalahkan melanggar pasal 153 bis dan 169 KUHP, dianggap mengganggu ketertiban umum, dan menentang kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. dalam persidangan para tokoh PNI di Bandung, Ir. Soekarno membacakan pembelaannya yang terkenal, yaitu "Indonesia Menggugat". Pembelaan tersebut menelanjangi Pemerintah Kolonial Belanda dengan berbagai kebijaksanaannya yang merugikan rakyat Indonesia. Walaupun pembelaannya hebat tetapi Ir. Soekarno tetap ditahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Penjara Soekamiskin, Bandung. PNI kemudian dinyatakan sebagai partai/organisasi terlarang oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 17 April 1931. Sejak ditahannya tokoh-tokoh PNI maka timbul perbedaan pandangan dalam melanjutkan kegiatan PNI. Tanggal 25 April 1931 dalam konggres luar biasa PNI di Jakarta, Mr. Sartono mengambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran PNI tersebut menimbulkan perpecahan di kalangan internal PNI sendiri sehingga berdirilah :
  1. Partindo (Partai Indonesia), yang didirikan oleh Mr. Sartono dan menekankan aksi massa dalam gerakan partai.
  2. PNI Baru (Pendidikan Nasional Baru), yang didirikan oleh Drs. Moehammad Hatta, Mr. Soetan Syahrir, dan kawan-kawan dan menekankan pendidikan politik dalam gerakan partai.
10. Gerakan Buruh Gerakan Buruh tergabung dalam serikat-serikat buruh. Adapun tujuan dibentuknya serikat kerja adalah sebagai berikut :
  1. Memelihara dan memperbaiki syarat perburuhan dengan jalan mengatur hubungan kerja dengan pihak pengusaha
  2. Mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pemerintah tentang kepentingan kedua belah pihak
  3. Mengatur agar kaum pekerja sebagai golongan tersusun yang turut serta dalam pembangunan bangsanya
Secara garis besar Serikat Buruh dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :
  1. Organisasi yang tergabung dalam ikatan pekerjaan. Anggotanya terdiri dari orang yang menjalankan pekerjaan yang sama seperti sopir, tukang, pekerja pabrik, dan lain-lain
  2. Serikat Buruh Umum (General Labour Union) yang anggotanya terdiri dari segala macam buruh tanpa memperhatikan jenis pekerjaan masing-masing. Biasanya buruh tersebut tidak terlatih, pendidikannya kurang sesuai dan hanya setengah trampil.
  3. Organisasi dalam ikatan industri/perusahaan/kantor (Industrial Union). Anggotanya terdiri dari kaum buruh yang bekerja pada perusahaan/industri/kantor baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih.
Serikat Buruh pertama kali yang ada di Indonesia adalah yang didirikan oleh Perusahaan Belanda, yaitu VSTP (Vereeniging Spoor en Tramweg P (Persatuan Serikat Kerja ersoneel) yang didirikan pada tahun 1908 di Semarang. VSTP banyak mendapat pengaruh komunis sehingga dalam aksi-aksinya VSTP sangat berani melakukan tindakan yang revolusioner seperti pemogokan di Semarang, Madiun, dan Surabaya. Karena pemogokan tersebut maka pimpinan VSTP, yaitu Semaun ditangkap lalu dibuang ke Belanda sementara VSTP kemudian dibubarkan Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai gantinya pada tahun 1927 didirikanlah PPST (Perhimpunan Pegawai Spoor dan Trem) yang berhaluan non politik dan menjadi anggota federasi buruh angkutan internasional. Selain serikat buruh yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, terdapat juga serikat buruh yang didirikan oleh golongan politik kebangsaan pada tahun 1930 yang dikenal dengan nama Serikat Kerja Berpartai. Serikat Kerja Berpartai antara lain beranggotakan antara lain sebagai berikut :
  1. PSSI (Persatuan Serikat Kerja Indonesia) yang didirikan PBI/Indonesische Studie Club dipimpin Soewono dan Roeslan Wongsokoesoemo dengan tujuan memperbaiki nasib kaum buruh dengan tidak mencampuri urusan politik dan agama.
  2. PKBI (Perserikatan Kaum Buruh Indonesia) yang didirikan oleh PNI Baru/Partindo yang mempunyai tujuan memperbaiki nasib kaum buruh dan mengembangkan perasaan kebangsaan.
Sejalan dengan perkembangan gerakan kebangsaan Indonesia, Serikat Kerja Berpartai juga mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, diadakanlah konggres kaum buruh Indonesia. Kemudian berdirilah CPBI (Central Perkumpulan Buruh Indonesia) dengan asas perjuangan self help dan nasionalisme. Serikat Kerja Berpartai ini akhirnya juga dibubarkan Pemerintah Kolonial Belanda karena tindakannya yang dianggap menentang Pemerintah. Pada kurun waktu tahun 1940, usaha untuk mendirikan gabungan serikat pekerja tercapai, yaitu dengan berdirinya GASPI (Gabungan Serikat Pekerja Partikelir Indonesia). Dalam memperjuangkan nasib kaum buruh, GASPI mengambil sikap kooperasi (kerjasama) dengan Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942). Beberapa organisasi buruh yang berdiri pada masa Pemerintah Kolonial Belanda selain VSTP, PPST, PSSI, dan PKBI adalah :
  1. SS Bond (Staats Spoor Bond), didirikan pada tahun 1905 dan merupakan serikat buruh perusahaan kereta api milik Pemerintah Kolonial Belanda.
  2. PFB (Personeel Fabriek Bond) yang merupakan serikat buruh pabrik. Organisasi ini digerakkan oleh Soerjopranoto untuk melakukan aksi mogok sehingga ia mendapat julukan raja pemogokan buruh.
  3. PVPN (Persatuan Vakboden Pegawai Negeri), merupakan serikat buruh pegawai negeri dibawah pimpinan Raden Panji Soeroso. Organisasi yang tergabung ke dalam PVPN adalah Serikat Guru dan Serikat Pegawai Kereta Api.